Hesti.id – 27 Juni 2026 | Wakil Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru saja mengonfirmasi bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dipangkas signifikan. Dalam pernyataannya, Purbaya mengungkapkan bahwa pemangkasan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun angka pasti dari penghematan ini belum diumumkan, Purbaya menegaskan bahwa penghematan yang akan dilakukan cukup besar.
Purbaya menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Kepala BGN, Nanik S Deyang, pada 25 Juni 2026, membahas beberapa langkah efisiensi anggaran. “Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta. Sejak awal tahun, anggaran untuk MBG sudah mengalami pengurangan dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, dan kini kabar terbaru menyebutkan bahwa angka tersebut akan mengalami penyusutan lebih lanjut.
Dalam sesi wawancara, saat ditanya tentang angka penghematan yang beredar, yaitu sekitar Rp 40 triliun, Purbaya tidak memberikan kepastian, tetapi berharap pemangkasan anggaran dapat dilakukan lebih banyak. “Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya,” jelasnya.
Baca juga:
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, juga memberikan keterangannya mengenai rencana efisiensi anggaran ini. Ia mengonfirmasi bahwa proses efisiensi atau refocusing anggaran sedang berlangsung, namun belum bisa mengungkapkan detailnya. “Angka pastinya menyusul,” tuturnya, menambahkan bahwa semua informasi lengkap akan disampaikan setelah seluruh proses selesai.
Purbaya menekankan pentingnya program MBG dan berharap agar penghematan tidak mengganggu pelaksanaan program tersebut. Ia menyatakan, “Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan, (anggarannya) sudah keluar. Nanti jadi nggak benar karena programnya bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki.” Oleh karena itu, efisiensi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program.
Lebih lanjut, Purbaya menyebutkan bahwa ia akan menugaskan pegawai Kementerian Keuangan di daerah untuk mengawasi pertanggungjawaban keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan ini diharapkan dapat dimulai minggu depan, dan akan memanfaatkan perangkat Kementerian Keuangan di daerah seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien. Purbaya menekankan bahwa keberhasilan dalam program ini sangat penting demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
Secara keseluruhan, Purbaya pastikan anggaran MBG bakal dipangkas signifikan, dan langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi program gizi masyarakat. Masyarakat pun menanti dengan antusias informasi lebih lanjut mengenai angka resmi pemangkasan anggaran ini, yang diharapkan dapat diumumkan oleh BGN dalam waktu dekat.
