Hesti.id – 27 Juni 2026 | Jakarta, IDN Times – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia gandeng BIN dan Kejagung usut kejanggalan stok batu bara PLN yang belakangan ini memicu pemadaman listrik bergilir. Dalam sebuah rapat lintas lembaga yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026), Bahlil menegaskan pentingnya menginvestigasi permasalahan yang mengganggu pasokan energi listrik dalam negeri.
Permasalahan ini muncul setelah diketahui bahwa kontrak pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) sudah mencapai 141 juta ton dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta ton. Namun, anehnya, stok batu bara PLN justru dilaporkan habis pada pertengahan tahun. Kejanggalan ini menjadi perhatian utama Bahlil dan timnya.
Bahlil menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah menahan sebagian ekspor batu bara untuk menjamin pasokan bagi pembangkit listrik nasional. Hal ini diambil setelah evaluasi mendalam mengenai ketersediaan batu bara yang sangat penting untuk kelangsungan layanan listrik. “Kita tidak ingin kejadian serupa terulang lagi,” tegasnya.
Baca juga:
Untuk mencegah masalah pasokan batu bara di masa depan, Bahlil mengumumkan pembentukan tim pengadaan energi primer. Tim ini akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, dan aparat hukum. “Pengadaan harus transparan dan diawasi oleh aparat penegak hukum,” ujarnya menekankan pentingnya integritas dalam proses pengadaan.
Dalam rapat tersebut, Bahlil juga menyoroti bahwa kebutuhan batu bara PLN setiap tahunnya mencapai 154 juta ton. Dari penugasan pasokan yang telah ditetapkan kepada perusahaan tambang, totalnya mencapai 180-190 juta ton, di mana 160-170 juta ton telah dinyatakan siap untuk dipasok. Namun, dengan kontrak yang sudah terjalin, PLN hanya berhasil mengamankan 141 juta ton hingga saat ini.
“Sisa kebutuhan saat ini tinggal 13 juta ton. Ini sangat tidak logis jika batu bara habis di bulan Juni. Ada sesuatu yang tidak beres di sini,” ungkap Bahlil, yang mencurigai adanya kesalahan manajemen dalam pengelolaan stok batu bara PLN.
Dalam langkah investigasi lebih lanjut, Bahlil menggandeng Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra dan Jaksa Agung ST Burhanudin untuk menyelidiki lebih dalam kejanggalan yang ada. Pertemuan ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Semua pihak berkomitmen untuk mencari akar permasalahan yang sebenarnya dan mencegah terulangnya krisis energi serupa seperti yang terjadi pada tahun 2022.
Di tahun 2022, pemerintah pernah mengambil langkah ekstrem dengan melarang seluruh aktivitas ekspor batu bara demi menjaga pasokan dalam negeri. Bahlil berharap, dengan adanya kolaborasi lintas lembaga ini, masalah kejanggalan dalam pengelolaan stok batu bara PLN dapat teratasi dengan baik.
Dengan kelanjutan penyelidikan ini, diharapkan pasokan energi listrik di Indonesia dapat terjaga dengan baik, dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman listrik yang berulang. Bahlil gandeng BIN dan Kejagung usut kejanggalan stok batu bara PLN merupakan langkah yang tepat untuk memastikan keberlangsungan energi nasional.
