Hesti.id – 08 Juli 2026 | Hamas bubarkan pemerintahan Gaza, desak Israel patuhi gencatan [titlebase]. Dalam langkah yang mengejutkan, kelompok militan Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Jalur Gaza pada Senin, 6 Juli 2026. Keputusan ini diambil di tengah situasi perang dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, serta untuk mendukung proses perdamaian yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah, pejabat Hamas mengumumkan bahwa kekuasaan akan diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). NCAG ini merupakan badan teknokrat yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk memperbaiki layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan di wilayah yang dilanda konflik tersebut.
Ismail al-Thawabta, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, menyatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat menghentikan agresi serta membuka akses bagi bantuan kemanusiaan. “Kami berharap keputusan ini akan membantu menghentikan kebijakan blokade dan kelaparan yang telah dialami rakyat Gaza,” katanya.
Baca juga:
Sejak Hamas mengambil alih pemerintahan Gaza pada tahun 2007 setelah memenangkan pemilihan umum, hubungan antara Hamas dan Israel telah sangat tegang. Meskipun Hamas menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan kekuasaan, banyak analis meragukan apakah Israel akan mematuhi gencatan senjata yang telah disepakati. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menanggapi keputusan ini dengan skeptis, menilai bahwa langkah tersebut hanya untuk menghindari pelucutan senjata yang seharusnya dilakukan oleh Hamas.
Langkah ini juga merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden AS, Donald Trump, yang sebelumnya menciptakan Dewan Perdamaian untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza. Namun, dewan itu menegaskan bahwa mereka akan menilai tindakan Hamas berdasarkan implementasi nyata, bukan hanya janji.
Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) diharapkan dapat memberikan layanan publik secara efektif, meskipun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan keamanan dan pengendalian senjata. “Kami ingin memastikan bahwa semua pegawai yang bertugas di bawah pemerintahan Hamas akan tetap bisa menjalankan tugas mereka dengan baik di bawah otoritas baru ini,” tambah al-Thawabta.
Dengan pembubaran pemerintahan ini, Hamas berusaha menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Namun, banyak yang berpendapat bahwa langkah ini juga merupakan cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal dan eksternal yang dihadapi kelompok tersebut, termasuk anggapan bahwa mereka tidak mampu mengelola wilayah dengan baik.
Hamas bubarkan pemerintahan Gaza, desak Israel patuhi gencatan [titlebase] tidak hanya menandai perubahan dalam dinamika politik di kawasan tersebut, tetapi juga menciptakan harapan baru bagi masyarakat yang terjebak dalam krisis berkepanjangan. Namun, dengan latar belakang sejarah yang penuh konflik, apakah ini benar-benar akan membawa perubahan yang diharapkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
