Hesti.id – 29 Juni 2026 | Banten, dengan kekayaan laut, potensi industri, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) triliunan, saat ini berada di persimpangan antara dinasti politik dan tuntutan rakyat. Di berbagai warung kopi, dari Serang hingga Lebak, diskusi lebih sering berkisar pada “siapa keluarga siapa” ketimbang pabrik baru atau inovasi lainnya. Dalam konteks ini, Banten Antara Dinasti Politik dan Tuntutan Rakyat menjadi isu yang semakin relevan.
Politik di Banten telah lama terperangkap dalam dua kutub: mempertahankan kekuasaan yang berakar pada keluarga dan menuntut pemerintahan yang berbasis kinerja. Jika dominasi dinasti ini terus berlanjut tanpa adanya pertanggungjawaban, maka legitimasi demokrasi lokal akan semakin terancam.
Dominasi Dinasti yang Masih Kuat
Baca juga:
Sejak diterapkannya otonomi daerah, nama-nama tertentu telah silih berganti menduduki kursi gubernur, bupati, dan anggota DPR. Jaringan politik, ekonomi, dan birokrasi menyatu dalam satu lingkaran, membuat pendatang baru yang membawa ide-ide segar sulit untuk bersaing. Hal ini menjadikan kompetisi politik di Banten beralih dari pertarungan ide menjadi sekadar kompetisi silsilah.
Dampak pada Kebijakan Publik
Ketika kekuasaan terpusat pada beberapa keluarga, bias dalam kebijakan menjadi hal yang umum. Proyek infrastruktur di daerah industri seperti Cilegon dan Tangerang mendapatkan perhatian lebih karena kedekatannya dengan para investor. Namun, hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana akses air bersih dan perbaikan jalan di daerah seperti Pandeglang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. Rakyat merasakan bahwa pembangunan tidak merata, dan ini menimbulkan ketidakpuasan yang semakin meluas.
Anak Muda Banten Mulai Bersuara
Saat ini, ada perubahan signifikan dari kalangan anak muda di Banten. Mahasiswa, aktivis, dan komunitas kreatif semakin vokal di media sosial, menggugah isu-isu penting seperti transparansi APBD, rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), dan izin tambang. Hal ini menunjukkan bahwa politik di Banten tidak bisa lagi dikelola dengan cara yang lama. Generasi muda kini lebih kritis, bertanya bukan siapa orang tua mereka, tetapi apa yang telah mereka lakukan.
Untuk mengatasi masalah ini, Banten membutuhkan beberapa langkah penting:
- Regulasi Politik Keluarga: Memperkuat aturan tentang konflik kepentingan agar jabatan publik tidak menjadi warisan.
- Debat Kebijakan Terbuka: Pilkada seharusnya menjadi ajang adu visi, bukan sekadar adu spanduk dan bantuan sosial.
- Partisipasi Warga: Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah wajib membuka data proyek dan menyerap aspirasi hingga ke tingkat desa.
Banten memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung ekonomi baru di luar Jakarta. Namun, semua itu hanya bisa tercapai jika politik di daerah ini berhenti dianggap sebagai urusan keluarga dan beralih menjadi urusan rakyat. Banten tidak memerlukan raja baru, tetapi memerlukan pelayan publik yang benar-benar mendengarkan dan melayani kebutuhan masyarakat.
