Hesti.id – 29 Juni 2026 | Tangerang Selatan – Jelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026, isu terkait transparansi pendanaan dan independensi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin mencuat. Dalam konteks ini, Forbes NU mendesak agar proses pendanaan dan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, guna menjamin independensi organisasi dari intervensi pihak luar.
Diskusi ini menjadi bagian dari Rembug Warga NU Serial II yang bertajuk “Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Memengaruhi” yang diadakan di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (28/6/2026). Forum ini diadakan menjelang Muktamar NU dan menjadi ajang untuk membahas berbagai isu penting terkait pengelolaan organisasi.
Koordinator Forbes NU, KH Abdul Waidl, menekankan bahwa muktamar harus lebih dari sekadar ajang pergantian kepemimpinan. Dia berpendapat bahwa muktamar juga merupakan kesempatan untuk memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. “NU yang besar membutuhkan tata kelola yang besar pula: transparan, akuntabel, dan independen dari segala bentuk intervensi kepentingan,” ujarnya.
Baca juga:
Lebih lanjut, Abdul Waidl menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi NU saat ini tidak hanya berkisar pada siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang bagaimana membangun sistem yang dapat menjaga kepercayaan warga. “Masa depan NU tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik atau segelintir pemodal. Independensi organisasi adalah syarat utama agar NU tetap berfungsi sebagai penuntun moral bagi bangsa,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Terbuka, Ali Muktiyanto, juga memberikan pendapatnya mengenai pentingnya independensi organisasi. Menurutnya, independensi tidak hanya bergantung pada integritas pemimpin, tetapi harus diwujudkan dalam tata kelola yang profesional. “Syuriah dan Tanfidziyah perlu membentuk manajemen operasional yang steril dari kepentingan politik praktis,” jelas Ali.
Sementara itu, Siti Khoirun Nikmah, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Dia menyatakan bahwa jika transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, maka tidak perlu lagi ada perdebatan mengenai siapa yang membiayai atau mendanai. “Selama prosesnya bisa dijelaskan kepada publik, tidak ada yang salah dengan pengelolaan sumber daya,” tuturnya.
Siti juga mengingatkan bahwa akses terhadap sumber daya negara harus dikelola oleh pihak yang kompeten dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dia mengutip buku “Why Nations Fail” untuk menekankan pentingnya institusi yang inklusif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Di sisi lain, Amin Mudzakkir, Pengasuh Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya, menegaskan bahwa hubungan NU dengan negara telah berkembang menjadi relasi yang saling terkait, bukan lagi berhadapan. “Kita perlu membangun hubungan yang relasional dan memastikan pendanaan dikelola transparan agar dapat diawasi publik,” ungkap Amin.
Diskusi ini menunjukkan bahwa menjelang Muktamar, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang akan memimpin PBNU, tetapi juga pada tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan relasi dengan negara. Isu-isu ini dipandang krusial untuk menentukan arah organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin besar di ruang publik dan kebijakan pembangunan.
