Hesti.id – 27 Juni 2026 | Dalam sebuah insiden yang mengejutkan, lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaporkan meninggal dunia akibat pelatihan fisik yang berisiko tinggi. Lima peserta SPPI meninggal cukup sudah pelatihan fisik untuk program sipil ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat. Pertanyaan muncul, apakah kita masih akan membiarkan nyawa melayang hanya untuk membuktikan ketahanan fisik calon pengelola koperasi desa?
Awalnya, berita duka ini hanya melibatkan dua peserta, namun seiring berjalannya waktu, jumlah korban terus bertambah hingga mencapai lima orang. Setiap korban adalah anak bangsa yang memiliki harapan untuk menjadi penggerak ekonomi di desa masing-masing, namun kini mereka tidak akan kembali lagi ke keluarga mereka. Negara harus bertanggung jawab dan tidak bisa bersembunyi di balik pernyataan evaluasi semata. Evaluasi tidak cukup; tindakan tegas harus diambil untuk menghentikan sumber risiko yang mengancam keselamatan peserta.
Koperasi desa, yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, tidak seharusnya disamakan dengan pelatihan militer. Koperasi adalah entitas yang membutuhkan manajer yang memahami akuntansi, logistik, dan tata kelola. Apa relevansinya pelatihan fisik berisiko tinggi dalam konteks ini? Ketidakmampuan koperasi di Indonesia lebih bersumber dari tata kelola yang buruk, bukan dari kurangnya disiplin fisik.
Baca juga:
Setelah lima peserta SPPI meninggal, sudah saatnya negara mengambil tindakan tegas. Cukup sudah pelatihan fisik yang mengancam keselamatan, dan cukup sudah pendekatan semi-militer dalam program sipil ini. Jika tujuan program adalah untuk mencetak pengelola koperasi, maka kurikulum harus difokuskan pada aspek manajerial dan bukan pada ketahanan fisik. Pendidikan etika publik, simulasi krisis, dan pelatihan tata kelola seharusnya menjadi prioritas utama.
Peserta berada dalam posisi yang tidak setara dalam relasi kuasa dengan penyelenggara. Mereka mengikuti instruksi yang dibuat oleh pihak yang lebih berkuasa, dan sering kali merasa tertekan untuk tidak mengeluh. Tugas negara adalah memastikan bahwa tidak ada peserta yang dipaksa melewati batas aman. Jangan sampai penjelasan medis menjadi cara untuk memindahkan tanggung jawab kepada korban.
Keluarga korban, yang kehilangan anggota mereka yang disayangi, menjadi pihak yang paling dirugikan. Harapan mereka untuk melihat anak-anak mereka membawa masa depan yang lebih baik kini berakhir dalam duka. Negara wajib memberikan kompensasi yang layak dan akses kepada kebenaran untuk keluarga. Selain itu, peserta lainnya yang masih bertahan dalam program ini juga berada dalam situasi ketidakpastian dan trauma akibat kehilangan rekan-rekan mereka.
Masyarakat desa juga terkena dampak. Mereka membutuhkan koperasi yang mampu berfungsi dengan baik, bukan program yang terjebak dalam kontroversi pelatihan yang tidak efektif. Jika pelatihan fisik terus berlanjut, tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat akan terabaikan.
Pemerintah harus menghentikan semua latihan fisik yang tidak perlu dan melakukan audit independen untuk memastikan keselamatan peserta di masa mendatang. Hasil audit harus dipublikasikan agar masyarakat bisa melihat transparansi dalam proses ini. Kurikulum SPPI harus dirombak total untuk fokus pada kompetensi manajerial dan aspek penting lainnya dalam mengelola koperasi.
Keselamatan peserta adalah tanggung jawab penyelenggara. Lima peserta SPPI meninggal cukup sudah pelatihan fisik untuk program sipil. Negara harus menghentikan pendekatan yang salah arah ini dan kembali ke esensi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi desa seharusnya berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, bukan untuk menguji ketahanan fisik mereka. Jika kita ingin melihat koperasi yang kuat, kita perlu memastikan bahwa mereka dikelola dengan ilmu, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.
