Hesti.id – 21 Juni 2026 | Pengelolaan Keuangan Pemkab Tabalong Divalidasi Kemendagri merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengikuti validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada Kamis, 18 Juni 2026. Dalam validasi ini, tim Kemendagri memberikan sejumlah masukan terkait pengelolaan keuangan daerah Tabalong.
Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD yang digelar secara daring di Command Center Tabalong Smart ini dipimpin langsung Bupati Tabalong Haji Muhammad Noor Rifani didampingi sejumlah pimpinan SKPD. Bupati Tabalong Haji Muhammad Noor Rifani memaparkan sejumlah program dan inovasi terkait pengelolaan keuangan daerah Tabalong, termasuk sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar selaras dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.
Salah satu program yang menjadi perhatian dari validator adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aplikasi Api Pandawa. Aplikasi ini memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital. "Kemudian juga terkait dengan pendapatan asli daerah, kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dimudahkan agar mereka mau membayar pajak atau membayar retribusi. Dengan adanya sistem aplikasi Api Pandawa ini, sehingga mereka sekarang mudah, di mana pun bisa melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah, sehingga PAD kita akan menjadi PAD yang mandiri," ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Baca juga:
Pengelolaan Keuangan Pemkab Tabalong Divalidasi Kemendagri juga menekankan pentingnya transparansi melalui publikasi program dan kegiatan pemerintah di berbagai media. Dengan keterbukaan informasi ini, Noor Rifani berharap masyarakat dapat mengetahui serta merasakan manfaat dari program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, Pengelolaan Keuangan Pemkab Tabalong Divalidasi Kemendagri merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan transparansi dan pendapatan asli daerah.
Pengelolaan Keuangan Pemkab Tabalong Divalidasi Kemendagri juga terkait dengan peningkatan penyerapan anggaran melalui percepatan proses lelang dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi anggaran sekaligus mendorong perputaran ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, Pengelolaan Keuangan Pemkab Tabalong Divalidasi Kemendagri merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir, Pengelolaan Keuangan Pemkab Tabalong Divalidasi Kemendagri merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan transparansi dan pendapatan asli daerah. Dengan adanya validasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah Tabalong dapat menjadi lebih baik dan transparan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Tabalong sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
