Hesti.id – 19 Juni 2026 | HMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat menjadi sorotan utama dalam unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPRD Kalsel. Puluhan anggota HMI yang datang dari berbagai penjuru Kalsel melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan keresahan dan masalah di daerah masing-masing. Mereka membawa bendera berwarna hijau hitam dengan paduan putih bertuliskan HMI dan melakukan orasi untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Tuntutan HMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat antara lain mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan BBM, meningkatkan pengawasan distribusi BBM, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mengevaluasi implementasi kebijakan perpajakan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk menyusun strategi panjang dalam menekan ketergantungan utang, melakukan audit menyeluruh, dan memastikan kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalsel Abdi Aswadi mengatakan bahwa penyampaian aspirasi kepada DPRD Kalsel belum sampai tahap teknis dan yuridis. Ia meminta DPRD Kalsel untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan stakeholder terkait untuk membahas tuntutan HMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat. Abdi Aswadi menegaskan bahwa tuntutan ini adalah tanggung jawab moral dan konstitusional dalam mengawal jalannya pemerintahan agar senantiasa berpihak terhadap kepentingan rakyat.
Baca juga:
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyebut pihaknya menyepakati semua tuntutan HMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat dan akan segera meneruskannya ke DPR RI. Ia menambahkan bahwa permasalahan MBG, carut marutnya distribusi BBM, ekonomi, pajak, semua jadi evaluasi bersama untuk perbaikan kedepan.
Dalam kesimpulan, HMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat menjadi langkah awal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki kebijakan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
