Hesti.id – 17 Juni 2026 | Ray Rangkuti: Ricuh diskusi UGM bukti pemerintah gagal bangun komunikasi publik [titlebase] telah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan para pengamat politik. Kericuhan dalam diskusi publik di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam, dinilai sebagai lemahnya ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, insiden tersebut mencerminkan masalah serius dalam komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ray Rangkuti: Ricuh diskusi UGM bukti pemerintah gagal bangun komunikasi publik [titlebase] ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat kehadiran pejabat dalam forum publik hanya sebagai upaya meredam kritik, bukan menunjukkan komitmen perubahan.
Ray Rangkuti menambahkan bahwa peristiwa Agustus 2025 ketika pimpinan DPR berjanji berubah pasca kontroversi, namun dalam waktu kurang dari setahun kembali mengetuk undang-undang kepolisian dengan cepat, merupakan contoh lain dari kegagalan pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif. Ray Rangkuti: Ricuh diskusi UGM bukti pemerintah gagal bangun komunikasi publik [titlebase] ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan pemerintah.
Baca juga:
Dalam konteks yang lebih luas, kasus penyitaan aset Eddy Tansil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Penyitaan aset senilai Rp 82,6 miliar ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan aset negara yang telah hilang, namun juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan kasus korupsi seperti ini terjadi.
Ray Rangkuti: Ricuh diskusi UGM bukti pemerintah gagal bangun komunikasi publik [titlebase] ini menekankan pentingnya reformasi sistemik dalam pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk membangun komunikasi publik yang efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum untuk mencegah kasus korupsi dan kejahatan lainnya.
Kesimpulan dari Ray Rangkuti: Ricuh diskusi UGM bukti pemerintah gagal bangun komunikasi publik [titlebase] ini adalah bahwa pemerintah perlu melakukan tindakan konkret untuk membangun komunikasi publik yang efektif dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
