Hesti.id – 17 Juni 2026 | Ketua KIP Aceh Usulan Aceh Singkil Subulussalam Jadi Dapil Tersendiri Dimungkinkan Secara Hukum menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Aceh. Agusni AH, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, menyatakan bahwa usulan ini dimungkinkan secara hukum sepanjang memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan penyelenggara pemilu.
Ketua KIP Aceh Usulan Aceh Singkil Subulussalam Jadi Dapil Tersendiri Dimungkinkan Secara Hukum ini memang menarik perhatian banyak pihak. Apabila berdasarkan data kependudukan dan alokasi kursi yang berlaku wilayah Aceh Singkil dan Subulussalam memenuhi ketentuan pembentukan dapil DPR Aceh, maka usulan tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses penataan daerah pemilihan.
Namun demikian, Agusni menegaskan bahwa kewenangan menetapkan dapil bukan berada pada partai politik maupun pemerintah daerah. Penetapan dapil dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan KPU RI pada saat penataan dapil menjelang tahapan pemilu.
Baca juga:
Ketua KIP Aceh Usulan Aceh Singkil Subulussalam Jadi Dapil Tersendiri Dimungkinkan Secara Hukum ini sah untuk disampaikan sebagai aspirasi politik masyarakat. Meski begitu, realisasinya tetap harus melalui kajian kependudukan, alokasi kursi, pemenuhan prinsip-prinsip penataan dapil, serta mekanisme hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu.
Sebagai kesimpulan, Ketua KIP Aceh Usulan Aceh Singkil Subulussalam Jadi Dapil Tersendiri Dimungkinkan Secara Hukum ini memang memiliki peluang untuk menjadi kenyataan. Namun, semua pihak harus memahami bahwa proses penataan dapil harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan semua aspek yang terkait.
