Hesti.id – 27 Juni 2026 | JOURNALARTA.COM – Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di tahun 2026 akan mengalami pemotongan yang signifikan, mencapai hampir Rp 40 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah inisiatif dari Kementerian Keuangan, melainkan merupakan usulan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang besar, kualitas gizi dari setiap porsi makanan untuk penerima manfaat tidak akan terpengaruh. “Sudah ada pembicaraan dengan Kepala BGN, beliau melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya setuju, asalkan program tetap berjalan,” ungkap Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Dalam rencana anggaran yang baru, total kebutuhan untuk program ini diperkirakan akan berada di bawah Rp 260 triliun, bahkan bisa menyentuh di bawah Rp 200 triliun dari estimasi pagu awal. Dengan langkah ini, Menkeu optimis posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi lebih aman dan sehat.
Baca juga:
Purbaya juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp 40 triliun ini tidak akan mengurangi porsi makanan bagi anak-anak penerima manfaat. Pemangkasan ini fokus pada efisiensi dalam birokrasi, rantai pasok logistik, dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu opsi efisiensi yang disepakati adalah penyesuaian hari pembagian makanan menjadi lima hari dalam seminggu, mengikuti perkembangan situasi di lapangan.
“Tidak ada pengurangan anggaran per porsi. Kami pastikan makanan yang diberikan tetap bergizi,” tegas Purbaya. Program Makan Bergizi Gratis ini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatra hingga Papua, dengan dukungan dari 25.082 unit SPPG yang beroperasi.
Menkeu Purbaya juga menambahkan bahwa penataan anggaran tidak hanya berlangsung pada program MBG, tetapi juga akan dilakukan efisiensi di seluruh kementerian dan lembaga negara. Ini dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran dan menjaga defisit APBN tetap di bawah batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis sambil tetap mengatur keuangan negara secara lebih efektif. Keputusan ini tentunya menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada program ini untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.
