Hesti.id – 03 Juli 2026 | Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia menyusul pemadaman listrik yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Situasi ini dianggap tidak hanya sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai indikasi adanya persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki secara menyeluruh.
Bendahara Umum PB PMII, Sainuddin, mengungkapkan bahwa dugaan manipulasi spesifikasi pasokan batu bara atau Gross As Received (GAR) berpotensi mengganggu keandalan pembangkit listrik. Menurut Sainuddin, pemadaman listrik yang terjadi telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menekankan bahwa evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab sangat penting agar sistem kelistrikan nasional dapat beroperasi secara optimal.
“Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal,” kata Sainuddin dalam pernyataannya.
Baca juga:
PB PMII juga menyerukan kepada pemerintah untuk melaksanakan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, dimulai dari proses pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik. Audit ini dianggap krusial untuk memastikan kesesuaian spesifikasi peralatan saat pengadaan dengan performa aktual di lapangan. Selain itu, PB PMII meminta agar dilakukan investigasi terhadap catatan produktivitas harian pembangkit listrik milik PLN.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk menahan ekspor batu bara demi memastikan pasokan bagi PT PLN (Persero) terpenuhi. Dia mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini masih kurang sekitar 13 juta metrik ton. Bahlil mencurigai adanya masalah di lapangan yang membuat perusahaan tidak melaksanakan komitmen mereka untuk menyuplai batu bara ke PLN.
“Artinya dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta. Itu kan berarti tinggal 13 juta, masak batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu Abu Leke,” tegas Bahlil dalam forum yang diadakan oleh CNBC Indonesia.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk tim pengadaan energi primer yang melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan PLN, serta berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tidak memunculkan masalah yang sama setiap tahun. Dia berharap langkah ini dapat menghindari kejadian pemadaman listrik yang terulang.
Dalam konteks yang lebih luas, permintaan PB PMII minta Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketidakpastian pasokan listrik yang berdampak langsung pada perekonomian. Dengan adanya evaluasi dan audit yang diusulkan, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah kelistrikan di Indonesia bukan hanya sekadar isu teknis, tetapi juga mencakup tata kelola yang baik, transparansi dalam pengadaan, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Semua elemen ini perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kebutuhan listrik masyarakat dan pelaku usaha dapat terpenuhi dengan baik.
