Hesti.id – 30 Juni 2026 | Konferensi Republik sepakati 20 anggota formatur, cetuskan 3 mandat [titlebase] dalam sebuah forum daring yang berlangsung pada 28 Juni 2026. Meskipun lokasi acara di Universitas Indonesia dibatalkan secara mendadak, lebih dari 200 peserta dari ratusan organisasi masyarakat sipil tetap bergabung secara virtual, dengan sekitar 150 peserta hadir langsung di sebuah kafe di Cikini, Jakarta Pusat.
Forum ini diadakan sebagai upaya konsolidasi masyarakat sipil dan berlangsung selama hampir lima jam. Hasil diskusi tersebut menghasilkan tiga mandat penting yang akan menjadi pijakan bagi langkah-langkah selanjutnya, yaitu penyusunan platform bersama, desain pengorganisasian, dan pembentukan tim formatur pengurus perintis.
Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, mengekspresikan rasa syukurnya atas energi positif yang muncul dari forum ini. Ia menyatakan, “Antusiasme peserta tetap terjaga meskipun sempat menghadapi dinamika terkait lokasi penyelenggaraan.” Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum bagi berbagai kalangan dari tujuh generasi untuk berkumpul dan membahas isu-isu publik.
Baca juga:
“Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini bukan milik perseorangan,” tambah Sudirman, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri. Hal ini menunjukkan pentingnya ruang publik untuk dialog dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa.
Wakil Ketua Umum, Jaleswari Pramodhawardani, menyoroti bahwa pembatalan lokasi acara tidak mengurangi semangat peserta. “Hari ini kita merasakan betapa republik ini kosong tanpa kehadiran warga,” ujarnya. Jaleswari menekankan pentingnya percakapan terbuka di ruang publik agar gagasan-gagasan yang saling terhubung dapat disusun menjadi aksi nyata.
Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa platform bersama yang disepakati bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok sipil tanpa memaksakan struktur kepengurusan yang kaku. “Platform ini berbentuk jejaring yang menghubungkan berbagai kelompok, mulai dari penerbit buku, penyandang disabilitas, hingga akademisi,” jelasnya.
Desain organisasi yang dihasilkan dalam forum ini juga mengadopsi model jejaring, yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor tanpa struktur yang sentralistik. Ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan posisi warga negara sebagai subjek aktif dalam pembangunan, bukan sekadar objek politik.
Forum ini tidak hanya menyepakati platform dan model organisasi, tetapi juga menunjuk 20 nama formatur dari berbagai latar belakang untuk merumuskan kepengurusan kolektif dalam waktu dua pekan ke depan. Pembentukan tim ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan gerakan sipil di berbagai daerah dengan pendekatan gotong royong.
Konferensi Republik berharap bahwa langkah-langkah yang diambil akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan semangat kolektif dan partisipatif, mereka berkomitmen untuk terus bergerak maju demi kepentingan bersama.
