Hesti.id – 10 Juli 2026 | Komisi III minta Polri bongkar jaringan korupsi batu bara yang picu blackout. Dukungan kuat datang dari berbagai anggota DPR, termasuk Cindy Monica dari Fraksi NasDem, yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang independen dan objektif dalam kasus ini. Menurutnya, korupsi di sektor energi sangat merugikan masyarakat dan negara, sehingga pengusutan harus dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Dalam pernyataannya, Cindy menegaskan, “Korupsi di sektor energi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat.” Oleh karena itu, ia mendesak pihak berwenang untuk membuka kasus ini secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintah.
Anggota Komisi III lainnya, Endang Agustina dari Fraksi PAN, juga meminta Polri untuk memastikan transparansi dalam pengusutan dugaan korupsi ini. Ia menekankan, “Kami mengharapkan agar proses berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” Ini penting agar masyarakat dapat mempercayai proses hukum yang sedang berlangsung.
Baca juga:
Soedeson Tandra dari Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan Kejaksaan sangat diperlukan untuk mengungkap dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp5 triliun. Ia percaya bahwa tanpa kolaborasi yang solid, kasus ini tidak akan terungkap secara tuntas.
Legislator dari PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, juga memberikan dukungan terhadap langkah Polri dalam mengusut kasus ini, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan nama Jampidsus Kejagung. Gus Falah, sapaan akrabnya, mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan dengan profesional dan tanpa pandang bulu.
Benny K Harman dari Komisi III mengingatkan bahwa pengusutan ini harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi, bukan untuk kepentingan politik. “Pengusutan harus dilakukan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik,” tegasnya. Ia juga meminta agar aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai situasi yang terjadi di lapangan, termasuk pengawalan ketat TNI di kediaman pejabat yang diduga terlibat.
Seiring dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri di beberapa lokasi, termasuk kafe di Cipete dan rumah mewah di Sentul, semakin jelas bahwa kasus dugaan korupsi batu bara ini menjadi sorotan utama. Politisi dari berbagai fraksi sepakat bahwa penegakan hukum yang tegas adalah langkah yang harus diambil untuk menuntaskan kasus ini.
Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen DPR, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya dalam mengusut tuntas kasus ini. Komisi III minta Polri bongkar jaringan korupsi batu bara yang picu blackout agar keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat mendapatkan rasa aman dari praktik korupsi yang merugikan.
