Hesti.id – 02 Juli 2026 | Jakarta, VIVA – Dugaan keterlibatan Kolonel BU dalam skandal kasus korupsi MBG terkuak, mengungkap fakta baru dalam penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. TNI, melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas, mengonfirmasi bahwa mereka menghormati proses hukum yang berlangsung dan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung jika diperlukan.
Kasus ini berawal dari pengusutan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode tahun 2025-2026. Kolonel BU, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama terkait dengan pengadaan sepeda motor listrik. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, ada indikasi bahwa BU terlibat dalam praktik penggelembungan harga dan pemilihan penyedia barang yang tidak transparan.
Brigjen Muhammad Nas menekankan bahwa hingga saat ini, Kolonel BU masih berstatus sebagai saksi. Meskipun demikian, TNI akan tetap memantau perkembangan kasus ini dan siap memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung. “Apabila benar terdapat prajurit TNI aktif yang diduga terlibat, TNI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Baca juga:
Kasus ini telah menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan seorang prajurit aktif berpangkat kolonel. Proses hukum akan dilanjutkan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) untuk memastikan semua prosedur dijalankan dengan baik. Brigjen Andi Suci Agustiansyah dari Jampidmil juga menegaskan bahwa mereka sudah menerima pelimpahan berkas dari Jampidsus dan akan bekerja secara koneksitas untuk menangani kasus ini.
Dalam proses ini, TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk membuktikan keterlibatan Kolonel BU. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas institusi TNI di mata publik.
Lebih lanjut, pengusutan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung serius dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan instansi pemerintah. Dugaan keterlibatan Kolonel BU dalam skandal kasus korupsi MBG terkuak di saat masyarakat semakin peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak, termasuk anggota militer, bahwa tidak ada yang kebal hukum. Tindakan korupsi, apapun bentuknya, harus ditindak secara tegas. Masyarakat berharap proses hukum ini dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan TNI tetap terjaga.
Kepala Pusat Penerangan TNI menekankan komitmen institusi untuk menghormati proses hukum dan berharap agar kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dapat menghasilkan kejelasan dalam kasus ini. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan kasus-kasus serupa dapat diminimalisir di masa depan.
