Hesti.id – 02 Juli 2026 | Setiap tahun, saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat berlangsung, harapan baru muncul di benak masyarakat. Penggugatan efisiensi APBD ini menggambarkan keresahan yang mendalam, mengapa ekonomi Sumatera Barat jalan di tempat. Banyak yang menantikan adanya stimulus nyata untuk perbaikan infrastruktur, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta pengurangan angka kemiskinan yang kian mengkhawatirkan.
Namun, jika kita meneliti lebih dalam, terlihat bahwa struktur APBD Sumatera Barat masih terjebak dalam pola konsumtif. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer Pusat, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan utama. Dominasi PAD yang berasal dari sektor konvensional seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa daerah ini belum mampu menciptakan lompatan industri secara mandiri.
Dengan banyaknya potensi yang dimiliki, seperti pariwisata yang mendunia dan kekayaan pertanian yang melimpah, sayangnya, sektor-sektor ini belum dikelola secara optimal. Minimnya inovasi regulasi dan ego sektoral membuat potensi tersebut sering kali hilang tanpa memberi dampak signifikan bagi kas daerah.
Baca juga:
Lebih memprihatinkan, sebagian besar alokasi belanja daerah masih terfokus pada Belanja Operasi, khususnya untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara. Hal ini mengakibatkan anggaran untuk Belanja Modal yang lebih produktif, seperti perbaikan jalan, irigasi sawah, dan penyediaan air bersih, menjadi sangat terbatas. Ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin roda ekonomi Sumatera Barat bisa bergerak maju jika sebagian besar anggaran justru dialokasikan untuk membiayai birokrasi?
Fenomena serapan anggaran yang tidak sehat juga memperburuk keadaan. Penyerapan dana yang menumpuk di akhir tahun menjadi masalah klasik, di mana proyek fisik sering kali dipaksakan selesai dengan kualitas yang rendah. Akibatnya, perputaran uang di daerah menjadi lambat, dan daya beli masyarakat terhambat karena dukungan ekonomi dari pemerintah terlambat masuk ke pasar lokal.
Sebenarnya, Sumatera Barat memiliki berbagai komoditas unggulan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, sektor-sektor ini jarang mendapatkan alokasi anggaran yang inovatif. Sebagian besar bantuan yang diberikan bersifat sementara, bukan investasi jangka panjang yang dapat mendukung pengolahan industri pertanian.
Di sisi lain, sektor pariwisata yang sering dianggap sebagai masa depan Sumatera Barat juga menghadapi tantangan serupa. Anggaran pariwisata sering dihabiskan untuk kegiatan seremonial dan promosi yang kurang efektif. Padahal, yang dibutuhkan adalah alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar di destinasi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan masalah kebersihan.
Oleh karena itu, sudah saatnya Sumatera Barat melakukan reformasi fiskal yang radikal. Pemerintah daerah dan legislatif harus berani menerapkan prinsip zero-based budgeting. Efisiensi anggaran bukan hanya sekadar slogan, tetapi sebuah keharusan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rakyat kini semakin cerdas dan kritis. Mereka tidak lagi puas dengan laporan serapan anggaran yang terlihat sukses di atas kertas, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan jalan yang rusak dan masalah petani yang belum terpecahkan. APBD adalah uang rakyat yang dihimpun dari keringat mereka. Setiap rupiah harus dihitung dengan cermat berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kenyamanan pemangku kebijakan.
