Hesti.id – 17 Juni 2026 | BPS NTB Kerahkan 5.210 Petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk mengumpulkan data terkait kondisi ekonomi dan sosial masyarakat NTB. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai arah perkembangan ekonomi NTB.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB telah memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengerahkan 5.210 petugas yang akan melakukan pendataan selama dua setengah bulan ke depan. Pada hari pertama pelaksanaan sensus, BPS NTB melakukan pendataan terhadap Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, mewakili pemerintah Provinsi NTB.
Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan, ribuan petugas telah mulai turun ke lapangan melakukan pendataan terhadap masyarakat. "Karena hari ini memang hari pertama pelaksanaan sensus. Kami memilih kepala-kepala daerah sebagai simbol dimulainya kegiatan ini, sementara petugas lainnya sudah bekerja sejak pagi," ujarnya.
Baca juga:
Dalam pelaksanaannya, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai kegiatan usaha masyarakat, tetapi juga memotret berbagai aspek sosial rumah tangga. Petugas akan menggali data terkait aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha berskala besar.
Hasil sensus nantinya akan menjadi basis data penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. Melalui sensus ini, BPS akan memperoleh informasi mengenai jumlah unit usaha berdasarkan kategori usaha, struktur ekonomi daerah, perkembangan ekonomi digital, hingga aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di NTB dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, ribuan petugas akan mendatangi rumah-rumah penduduk di seluruh kabupaten dan kota. BPS NTB Kerahkan 5.210 Petugas Sensus Ekonomi 2026 untuk memastikan keberhasilan kegiatan ini.
Kesimpulan dari kegiatan BPS NTB Kerahkan 5.210 Petugas Sensus Ekonomi 2026 ini adalah untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat NTB. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.
