Hesti.id – 29 Juni 2026 | Setiap kali harga BBM naik, Banten menjadi salah satu daerah yang paling ramai dibicarakan di media sosial. Dari pelabuhan Ciwandan, Pasar Rau di Serang, hingga jalur logistik di Merak, semua merasakan dampak langsung dari kenaikan harga bahan bakar ini. Ongkos angkutan truk meningkat, harga cabai juga ikut meroket, dan demonstrasi oleh pengemudi ojek pangkalan menjadi hal yang biasa terjadi.
Dalam situasi yang gaduh ini, peran media massa menjadi sangat krusial. Mereka memiliki pilihan untuk mendinginkan atau justru memanaskan keadaan. Di sinilah pentingnya media berperan sebagai penjelas, bukan pemicu ketegangan.
Kenaikan harga BBM bukan sekadar angka yang terlihat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ada berbagai faktor yang mempengaruhi, mulai dari subsidi, alokasi anggaran negara, harga minyak dunia, hingga daya beli masyarakat. Tugas media adalah menjelaskan semua itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk sopir angkot di Cilegon, bukan hanya kalangan ekonom di Jakarta.
Baca juga:
Namun, yang sering muncul di media justru judul-judul yang bersifat provokatif seperti “BBM Naik Lagi, Rakyat Makin Sengsara!”. Meskipun judul tersebut menarik perhatian dan mendatangkan klik, jika isi berita tidak menjelaskan skema kompensasi, bantuan langsung tunai (BLT), atau subsidi yang tepat sasaran, maka publik di Banten hanya akan merasakan kepanikan tanpa pemahaman yang jelas.
Framing berita yang tidak tepat juga menjadi masalah. Banten dikenal sebagai daerah yang cepat bergerak, vokal, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Ini merupakan kekuatan tersendiri, tetapi jika media hanya menayangkan potongan video antrean panjang di SPBU tanpa memberikan konteks yang jelas tentang kebijakan, hal ini bisa berpotensi menjadi masalah besar. Sebagai contoh, tahun lalu, video antrean solar di Merak viral tanpa penjelasan mengenai kuota subsidi. Ini menyebabkan munculnya hoaks yang menyatakan bahwa solar habis di seluruh Banten. Padahal, masalah sebenarnya ada pada distribusi, bukan pada ketersediaan stok nasional.
Selain itu, kurangnya data lokal juga menjadi kendala. Opini publik seharusnya dibangun berdasarkan data yang relevan untuk Banten, bukan data umum. Misalnya, berapa persen sopir truk di Kabupaten Tangerang yang terdampak? Bagaimana dengan nelayan di Anyer yang berusaha menyiasati solar subsidi? Apa tanggapan Pemprov mengenai alokasi bantuan? Media massa di Banten perlu lebih aktif turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan masyarakat di pasar, pangkalan ojek, atau koperasi nelayan. Jika semua berita hanya mengandalkan rilis dari pusat, maka fungsi media lokal akan hilang, dan publik akan beralih mencari informasi dari platform seperti TikTok atau grup WhatsApp.
Namun, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan media. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pembaca yang kritis. Algoritma media sosial sering kali memberikan apa yang kita klik. Semakin emosional sebuah berita, semakin viral. Akibatnya, berita yang memerlukan pengecekan kebenaran kalah saing dengan meme yang menggambarkan “BBM naik, gaji tidak”. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memeriksa tanggal berita, sumbernya, dan memastikan apakah terdapat data dari Pemprov Banten atau Pertamina Patra Niaga Regional sebelum membagikannya.
Jadi, apa solusinya? Untuk media, mereka perlu memperkuat rubrik ekonomi lokal dan membuat infografik yang menunjukkan dampak kenaikan harga BBM terhadap warga Serang. Mengundang narasumber dari DPRD Banten, akademisi dari Untirta, dan pelaku UMKM juga bisa menjadi langkah yang baik. Meskipun kecepatan dalam penyampaian berita penting, akurasi tetap menjadi prioritas utama.
Sementara itu, pemerintah perlu membuka akses terhadap data dengan lebih cepat dan sederhana. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aliran subsidi, diharapkan hoaks akan sulit berkembang. Bagi publik Banten, penting untuk diingat bahwa menjadi “Jawara” tidak hanya berarti berani turun ke jalan, tetapi juga berani berpikir sebelum membagikan informasi.
Dengan demikian, meskipun harga BBM terus mengalami fluktuasi, nalar publik seharusnya tidak terpengaruh secara negatif. Media massa di Banten memiliki peran strategis untuk menentukan arah pemahaman publik. Apakah mereka akan menjadi kompas yang memberikan petunjuk yang jelas, atau justru berputar-putar mengikuti arus algoritma? Pilihan ada di tangan redaksi dan setiap individu.
