Hesti.id – 28 Juni 2026 | JAKARTA — Bendung kejahatan siber ABI agresif dorong penguatan literasi digital menjadi langkah penting yang diambil oleh Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) untuk mengatasi meningkatnya ancaman di sektor keuangan digital. Dalam sebuah forum yang diselenggarakan di Jakarta, ABI menekankan pentingnya pendidikan keamanan siber yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Langkah ini diambil seiring dengan perkembangan modus penipuan digital yang semakin kompleks dan tidak terduga. Saat ini, penipu tidak hanya memanfaatkan kelemahan teknis, tetapi juga berusaha memanipulasi psikologis pengguna jasa keuangan.
Deny Giovanno, anggota Departemen Advokasi Strategis ABI, menyatakan bahwa industri tidak bisa lagi bersikap pasif dalam menghadapi lonjakan kejahatan siber. “Kami terus mendorong peningkatan literasi keamanan siber melalui berbagai inisiatif, termasuk Bulan Literasi Kripto yang telah dimulai sejak tahun 2023,” ungkapnya.
Baca juga:
Ancaman digital kini lebih canggih dan beragam. Banyak penipu menunggu kesempatan untuk mengeksploitasi kelengahan pengguna dengan menggunakan metode seperti pesan singkat, tautan palsu, atau skenario penipuan yang tampak meyakinkan. Sekali korban terjebak, kerugian bisa terjadi dalam waktu singkat.
ABI menganggap edukasi sebagai bagian integral dari pertahanan terhadap kejahatan siber. Bagi industri blockchain dan aset kripto, literasi digital bukan sekadar tambahan, tetapi merupakan pondasi yang esensial. Tanpa pemahaman yang memadai, pengguna akan kesulitan untuk membedakan antara platform yang sah dan yang tidak, serta akun palsu yang beredar di dunia maya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencermati pentingnya literasi digital, khususnya bagi kelompok usia produktif. Daniel Apriandi, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK, menyoroti bahwa kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling sering menjadi target penipuan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas transaksi digital yang tinggi di kalangan mereka.
“Modus penipuan seperti phishing dan social engineering terus meningkat, terutama dengan kemajuan teknologi seperti AI dan deep fake yang memungkinkan peniru untuk meniru suara dan wajah korban,” jelas Daniel.
Melihat kondisi ini, OJK mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi terkait investasi dan permintaan verifikasi yang mencurigakan. Ancaman siber kini tidak hanya berbentuk gangguan teknis, tetapi juga manipulasi psikologis yang berbahaya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mendukung inisiatif ini dengan menyatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan siber. Marulina Dewi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, mengapresiasi BSSN yang mendorong edukasi keamanan siber di Indonesia.
Upaya untuk memperkuat literasi digital juga didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang berencana untuk melakukan langkah-langkah jangka pendek guna mempercepat pemahaman publik mengenai keamanan siber. Satryo Suryantoro, Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, menekankan perlunya keterlibatan semua pihak dalam upaya ini.
Berdasarkan analisis, serangan siber sering kali melibatkan berbagai platform dan metode. Oleh karena itu, respons terhadap kejahatan ini harus serempak, melalui edukasi, pengawasan, pelaporan, dan penindakan.
ABI percaya bahwa meskipun teknologi finansial berbasis blockchain dan aset kripto memiliki potensi pertumbuhan yang besar, perlindungan yang memadai harus diutamakan. Kepatuhan, keamanan siber, dan perlindungan konsumen merupakan pilar utama yang harus diperhatikan untuk menjaga kepercayaan publik.
Kebiasaan sederhana dalam menjaga keamanan digital, seperti memeriksa alamat situs sebelum login dan tidak membagikan informasi pribadi, sangat penting untuk melindungi diri dari ancaman siber.
Ke depan, tantangan bagi masyarakat adalah tidak hanya untuk mempertahankan diri dari serangan yang ada, tetapi juga untuk memahami dan mengenali pola serangan baru yang mungkin muncul.
