Hesti.id – 08 Juli 2026 | Pelantikan istri hingga sepupu jadi pejabat, langkah wali kota Bima jadi sorotan. Wali Kota Bima, A Rahman H Abidin, baru-baru ini menjadi pusat perhatian setelah pelantikan istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima. Pelantikan yang berlangsung pada 1 Juli 2026 ini menuai berbagai komentar dan spekulasi di kalangan masyarakat.
Rahman H Abidin mengklarifikasi bahwa pelantikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menegaskan bahwa tanpa izin dari BKN, pelantikan tidak dapat dilakukan karena dapat berisiko membekukan hak kepegawaian daerah. “Istri saya sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) selama 33 tahun. Pelantikan ini adalah pengembalian ke jabatan sebelumnya setelah sempat dinonaktifkan,” jelasnya.
Penting untuk dicatat bahwa Badrah Ekawati sebelumnya menjabat sebagai administrator (eselon III) sejak tahun 2016, bahkan sebelum suaminya menjabat sebagai wali kota. Namun, setelah Rahman kalah dalam Pilkada 2018, Badrah terpaksa dinonjobkan menjadi staf. “Pelantikan ini bukanlah promosi, melainkan kembalinya ke posisi semula,” tambahnya.
Baca juga:
Selain itu, Rahman juga menanggapi isu yang menyebutkan bahwa ia melantik iparnya menjadi pejabat. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah fitnah. “Kalau ada isu saya melantik ipar, itu tidak benar. Saya tidak memiliki ipar yang dilantik, ini semua hanya fitnah,” tegasnya. Pernyataan ini menandakan ketidakpuasan wali kota terhadap informasi yang beredar dan berupaya untuk meluruskan fakta kepada publik.
Isu pelantikan ini muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap nepotisme dalam pemerintahan. Kejadian ini memicu perdebatan mengenai etika dan transparansi dalam pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Banyak pihak meminta agar lebih banyak dilakukan pengawasan terhadap pelantikan pejabat agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena pelantikan pejabat keluarga bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak daerah yang mengalami hal serupa, di mana posisi strategis diisi oleh anggota keluarga pejabat. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Wali Kota Bima mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap agar warga dapat memahami konteks pelantikan yang dilakukan dan tidak mengaitkannya dengan isu nepotisme yang merugikan citra pemerintah daerah.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap tindakan pemerintah, terutama dalam hal pengangkatan pejabat. Di era informasi saat ini, setiap tindakan pejabat publik akan selalu diawasi dan dikritisi oleh publik.
Dengan demikian, langkah wali kota Bima dalam melantik istrinya menjadi sorotan banyak pihak. Apakah keputusan ini akan berdampak positif atau negatif bagi pemerintahan Bima ke depan, masih perlu dilihat seiring berjalannya waktu.
