Hesti.id – 03 Juli 2026 | Relawan Prabowo jadi komisaris BUMN, Puan soroti profesionalisme [titlebase]. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan harapannya agar pemilihan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diisi oleh individu yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai. Hal tersebut disampaikan Puan di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026), sebagai respons terhadap polemik yang menyertai penunjukan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail.
Ginka, yang baru berusia 28 tahun, mendapat perhatian publik karena latar belakangnya yang kontroversial. Sebelum menjabat sebagai komisaris, ia adalah Koordinator Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON), yang dikenal sebagai relawan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Penunjukannya sebagai komisaris menuai kritik, terutama karena banyak yang mempertanyakan pengalaman dan rekam jejaknya dalam bidang manajemen korporasi.
Puan menegaskan, “Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya.” Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan DPR terhadap kualitas pengisian jabatan di BUMN, terutama untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dikelola oleh individu yang benar-benar memahami dunia bisnis.
Baca juga:
Selain Ginka, penunjukan Mufli Budi Ananda, yang merupakan asisten pribadi Raffi Ahmad, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco juga menjadi sorotan. Penunjukan ini menambah daftar nama yang dianggap tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola perusahaan besar. Puan mengatakan, penetapan komisaris harus mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi individu.
Keberadaan komisaris yang diangkat dari kalangan relawan atau figur publik, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Ginka, semakin memicu perdebatan di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman Ginka, yang meraih gelar Sarjana Akuntansi dan Magister Manajemen dari Universitas Esa Unggul, memadai untuk posisi strategis di BUMN.
Dalam konteks ini, Puan juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan keahlian dalam pengisian jabatan komisaris. Ia berharap proses penunjukan ke depan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga publik dapat yakin bahwa keputusan yang diambil untuk mengisi posisi-posisi penting di BUMN benar-benar berdasarkan pada kompetensi.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyinggung masalah rangkap jabatan, di mana beberapa wakil menteri juga menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN. Ia menegaskan bahwa DPR akan terus mengawasi dan memastikan bahwa semua pengangkatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk rakyat.
Melihat dinamika yang terjadi, jelas bahwa isu profesionalisme dalam penunjukan komisaris BUMN menjadi topik hangat yang perlu diperhatikan. Puan Maharani, sebagai Ketua DPR, menunjukkan komitmennya untuk mendorong profesionalisme dan kompetensi dalam setiap pengangkatan, termasuk dalam kasus Relawan Prabowo jadi komisaris BUMN, Puan soroti profesionalisme [titlebase].
