Hesti.id – 09 Juli 2026 | Penyebab terjadinya pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah tanah air kini tengah diselidiki oleh Polri. Dalam penyelidikan tersebut, Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan pasokan batu bara, yang diduga menjadi salah satu faktor utama terjadinya pemadaman listrik secara besar-besaran.
Menurut Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo, yang merupakan Direktur Penindakan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) selama periode 2018 hingga 2026. Dia menegaskan bahwa tindakan korupsi ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp5 triliun.
“Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun,” ungkapnya dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (6/7/2026).
Baca juga:
Penyelidikan ini didukung oleh Bareskrim Polri, yang berkomitmen untuk membantu proses penyelidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait masalah ini. Brigjen Robertus menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung nilai kerugian negara melalui audit investigatif.
Dia juga menambahkan bahwa pihaknya sedang mendalami kemungkinan keterlibatan individu maupun korporasi dalam skandal ini, berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan. Dugaan korupsi ini mencakup berbagai pihak, dan Brigjen Robertus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik.
Blackout yang terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, termasuk gangguan pada aktivitas ekonomi dan sosial. Banyak warga yang mengeluhkan ketidakstabilan pasokan listrik yang seharusnya menjadi layanan dasar bagi masyarakat.
Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo ungkap korupsi batu bara diduga picu padamnya listrik [titlebase] ini menambah deretan masalah yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi. Korupsi dalam sektor energi bukanlah hal baru, namun dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat diharapkan dapat menekan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Ke depan, diharapkan ada langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa pengadaan batu bara, serta sumber daya lainnya, dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi penggunaan sumber daya publik ini untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
