Hesti.id – 17 Juni 2026 | Raker Dengan Kementerian ESDM Cornelis Anggaran Harus Realistis Kenaikan Maksimal 15 Persen menjadi topik hangat dalam pertemuan antara Komisi XII DPR RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Pertemuan ini membahas asumsi dasar sektor ESDM serta pengantar RKA-K/L dan RKP Tahun Anggaran 2027.
Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menegaskan bahwa kebijakan energi nasional harus diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa Raker Dengan Kementerian ESDM Cornelis Anggaran Harus Realistis Kenaikan Maksimal 15 Persen sangat penting dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan merata.
Cornelis juga menilai bahwa alokasi anggaran harus selaras dengan agenda strategis nasional yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Ia menekankan bahwa kenaikan anggaran harus dijaga agar tidak lebih dari 15 persen dibandingkan tahun anggaran 2026, sehingga tetap realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga:
Beberapa program prioritas yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup pembangunan jaringan gas rumah tangga, infrastruktur listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), serta pengembangan energi baru terbarukan. Raker Dengan Kementerian ESDM Cornelis Anggaran Harus Realistis Kenaikan Maksimal 15 Persen diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses energi.
Cornelis berharap kebijakan sektor ESDM Tahun 2027 dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa Raker Dengan Kementerian ESDM Cornelis Anggaran Harus Realistis Kenaikan Maksimal 15 Persen sangat penting dalam memastikan bahwa program-program energi berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dalam keseluruhan, Raker Dengan Kementerian ESDM Cornelis Anggaran Harus Realistis Kenaikan Maksimal 15 Persen menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan energi nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat ketahanan energi nasional.
