Hesti.id – 04 Juli 2026 | Penguatan budaya antikorupsi kunci percepatan reformasi birokrasi menjadi tema hangat dalam acara Sharing Session bertajuk “Akselerasi Reformasi Birokrasi: Penguatan Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi serta Peran Agen Perubahan dalam Mendorong Kinerja Organisasi” yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Balai Kota Depok. Acara ini menekankan pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pujo Setio, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, membuka sesi dengan menegaskan bahwa penguatan budaya antikorupsi, kepatuhan terhadap aturan, dan peran aktif agen perubahan adalah elemen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. “Reformasi birokrasi yang efektif merupakan kunci untuk mencapai good governance,” ujarnya.
Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pencegahan korupsi. Ia menekankan perlunya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan gratifikasi. Dalam paparannya, Amir mengidentifikasi beberapa faktor pemicu korupsi, seperti arogansi dan tekanan, serta menekankan mitigasi risiko yang muncul dari lemahnya sistem.
Baca juga:
Dalam perbincangan mengenai praktik baik reformasi birokrasi, Nina Suzana, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Depok, memaparkan keberhasilan Pemerintah Kota Depok dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk beberapa dinas. “Kami berkomitmen untuk membangun Zona Integritas yang bersih dan melayani, yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang kami laksanakan,” kata Nina.
Sofiana Dewi Indriati, Konselor Mental Health Restoration Jiwa Indonesia, memberikan perspektif lain dengan menyoroti pentingnya kesehatan mental dalam penguatan integritas aparatur. Ia menjelaskan bahwa perubahan perilaku dimulai dari kemampuan individu untuk mengenali diri sendiri secara jujur, yang akan berpengaruh besar terhadap interaksi antara pikiran sadar dan bawah sadar mereka.
Selain itu, tim Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital juga membahas manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu setiap unit kerja dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih terukur dan akurat.
Secara keseluruhan, penguatan budaya antikorupsi kunci percepatan reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan dukungan dari pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dan seluruh elemen organisasi. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
