Hesti.id – 02 Juli 2026 | Dalam langkah yang menarik perhatian masyarakat, ‘Militerisme’ di sekolah rakyat, ribuan taruna Akmil akan ‘disiplinkan’ siswa – ‘Pendidikan itu membangun kesadaran, bukan baris-berbaris’ diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Sebanyak 2.000 taruna dari Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) dikerahkan untuk mendampingi siswa di 178 lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diadakan antara 3 hingga 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa keterlibatan para taruna ini bertujuan untuk mendampingi siswa dalam proses adaptasi mereka di lingkungan sekolah baru. “Para taruna berfungsi sebagai kakak asuh yang membantu membangun karakter siswa dengan pendekatan yang edukatif dan ramah anak,” ujar Gus Ipul.
Selama masa MPLS, para taruna akan mengajak siswa untuk membangun kedisiplinan, kerja sama, dan rasa percaya diri. Materi yang diberikan termasuk penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta keterampilan kepramukaan. Gus Ipul menekankan bahwa ini bukan pelatihan bergaya militer, melainkan pembinaan karakter yang positif.
Baca juga:
Namun, pelibatan taruna Akmil ini tidak lepas dari kritik. Anggota Komisi VIII DPR RI, Sandi Fitrian Noor, menekankan pentingnya menjaga agar program ini tidak berubah menjadi bentuk militerisasi di lingkungan pendidikan. “Kita harus mengambil nilai-nilai positif dari pendidikan militer, namun bukan kultur militernya,” ungkap Sandi. Ia menambahkan bahwa pendidikan karakter harus tetap berada dalam koridor yang humanis dan tidak mengabaikan metode pedagogi yang tepat.
Menurut Sandi, nilai-nilai seperti kedisiplinan dan kepemimpinan sangat penting untuk ditanamkan pada siswa, terutama di Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin. “Kita ingin melahirkan generasi muda yang disiplin dan berintegritas, namun juga memiliki akhlak dan empati,” jelasnya.
Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara keinginan pemerintah untuk membangun karakter generasi muda dan kekhawatiran masyarakat tentang potensi militerisasi di sekolah. Amnesty International Indonesia juga menyuarakan kekhawatiran bahwa ini dapat menciptakan ketimpangan dalam relasi kekuasaan di ruang sipil.
Gus Ipul menyatakan bahwa pemilihan waktu pelaksanaan program di awal tahun ajaran adalah untuk memfasilitasi proses adaptasi bagi siswa dan guru. “Belajar dari pengalaman tahun lalu, perlu waktu bagi semua pihak untuk saling mengenal dan beradaptasi,” tuturnya. Di sisi lain, Sandi juga menekankan perlunya modul pendidikan karakter yang berbasis ilmu pendidikan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru dan orang tua, untuk memastikan pembinaan karakter berjalan efektif.
Dalam konteks ini, kehadiran taruna Akmil di Sekolah Rakyat diharapkan dapat mempromosikan nilai-nilai positif tanpa menciptakan suasana yang terkesan militeristik. Sebagai alternatif, Sandi mengusulkan agar indikator keberhasilan program tidak hanya terfokus pada kedisiplinan, tetapi juga mencakup peningkatan kepercayaan diri dan kepedulian sosial siswa.
Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung pengembangan karakter anak-anak di Indonesia. Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan untuk terus berkolaborasi demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.
