Hesti.id – 24 Juni 2026 | Ossy Dermawan Dorong Integrasi Tata Ruang dan Kehutanan Lewat Revisi UU Kehutanan menjadi salah satu topik hangat dibicarakan belakangan ini. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengusulkan penerapan konsep One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Usulan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian penguasaan tanah, mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta mendorong harmonisasi kebijakan di sektor pertanahan, tata ruang, dan kehutanan. Ossy Dermawan Dorong Integrasi Tata Ruang dan Kehutanan Lewat Revisi UU Kehutanan ini disampaikan saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Ossy Dermawan Dorong Integrasi Tata Ruang dan Kehutanan Lewat Revisi UU Kehutanan juga menjelaskan, harmonisasi antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan menjadi kebutuhan mendesak karena kedua regulasi tersebut sama-sama mengatur ruang daratan, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Kondisi itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih penguasaan maupun pemanfaatan ruang.
Baca juga:
Perlu diingat bahwa Ossy Dermawan Dorong Integrasi Tata Ruang dan Kehutanan Lewat Revisi UU Kehutanan ini bertujuan untuk memperkuat kepastian penguasaan tanah dan mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Dengan demikian, diharapkan revisi UU Kehutanan dapat menghasilkan regulasi yang lebih harmonis, memberikan kepastian hukum dalam penguasaan tanah, sekaligus mendukung pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Ossy Dermawan Dorong Integrasi Tata Ruang dan Kehutanan Lewat Revisi UU Kehutanan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut.
Kesimpulan dari Ossy Dermawan Dorong Integrasi Tata Ruang dan Kehutanan Lewat Revisi UU Kehutanan ini adalah bahwa pemerintah perlu untuk terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati ruang yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan.
