Hesti.id – 21 Juni 2026 | Sony Sonjaya sebut ada pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN, kasus ini terungkap saat Sony menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sony Sonjaya sebut ada pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN, ia mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga atau vendor dengan nilai lebih dari Rp300 miliar.
Kasus ini semakin kompleks dengan adanya pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN,Sony Sonjaya sebut ada pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) direncanakan dipasangi lima unit CCTV dan sistem sidik jari.
Sony Sonjaya sebut ada pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang penggunaan dana negara. Pengadaan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga atau vendor, dengan kontrak yang berakhir pada 19 Februari 2026. Namun, sebelum masa kontrak berakhir, Sony disebut sempat meminta vendor menunjukkan bukti pemasangan perangkat di lapangan.
Baca juga:
Kasus korupsi ini semakin luas dengan adanya pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN, Sony Sonjaya sebut ada pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami semua informasi dari tersangka Sony Sonjaya terkait 41 nama yang disebut-sebut turut terlibat dalam skandal dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk mengungkap kasus ini, penyidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN, Sony Sonjaya sebut ada pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN. Dengan demikian, diharapkan kasus korupsi ini dapat terungkap dan para pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN, Sony Sonjaya sebut ada pengadaan fiktif CCTV-sidik jari Rp 300 M di BGN, menunjukkan adanya penyelewengan dana negara yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini dan memastikan bahwa para pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
