Hesti.id – 23 Juni 2026 | Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta Usai Aksi Mahasiswa Kampus Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen menjadi topik hangat di kalangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Muhammad Abdimaludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, pada 15 Juni 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan Abdimaludin dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa Universitas Bung Karno pada malam 22 Juni 2026. Forum itu diselenggarakan sebagai respons atas munculnya berbagai pertanyaan dan keresahan mahasiswa terkait pertemuan sejumlah pengurus BEM dengan Wakil Presiden serta dugaan adanya penerimaan dana yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi demonstrasi.
Salah seorang peserta forum sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk tuntutan transparansi dari mahasiswa kepada para pengurus organisasi kemahasiswaan yang terlibat dalam pertemuan dengan Wakil Presiden. Menurut Na’ilah, forum sempat berlangsung cukup tegang dan alot lantaran Abdimaludin tidak hadir sejak awal kegiatan berlangsung.
Baca juga:
Mahasiswa yang hadir kemudian mendesak agar yang bersangkutan datang dan memberikan penjelasan secara langsung terkait isu penerimaan uang yang telah beredar luas di lingkungan kampus. Setelah hadir dalam forum, Abdimaludin memaparkan kronologi penerimaan dana tersebut. Dalam penjelasannya, uang Rp20 juta diberikan dengan tujuan agar aksi demonstrasi mahasiswa tidak dilakukan di depan Istana Negara, melainkan dipindahkan ke kawasan Gedung DPR RI.
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta Usai Aksi Mahasiswa Kampus Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen menjadi sorotan utama dalam forum klarifikasi tersebut. Abdimaludin mengakui telah menerima uang Rp20 juta, yang kemudian dibagikan kepada tujuh orang, termasuk dirinya sendiri yang menerima bagian sebesar Rp6 juta.
Perbedaan keterangan mengenai sumber dana juga menimbulkan pertanyaan baru di kalangan mahasiswa. Awalnya, disebutkan bahwa uang berasal dari seseorang yang memberikan dana agar titik aksi dipindahkan dari Istana Negara ke Gedung DPR RI. Namun, pada bagian akhir forum, Abdimaludin disebut menyampaikan bahwa uang tersebut berasal dari seorang anggota kepolisian bernama A’an.
Sebagai tindak lanjut dari forum klarifikasi, mahasiswa UBK mengajukan delapan tuntutan kepada pihak universitas, termasuk pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan penerimaan uang dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Mahasiswa juga meminta seluruh pihak yang diduga menerima aliran dana untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik kampus.
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta Usai Aksi Mahasiswa Kampus Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen menunjukkan pentingnya transparansi dan integritas dalam gerakan mahasiswa. Kasus ini masih terus berkembang dan menunggu klarifikasi resmi dari seluruh pihak yang disebut dalam forum maupun dalam video pengakuan yang beredar di media sosial.
Kesimpulan dari kasus ini adalah pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan kemahasiswaan. Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta Usai Aksi Mahasiswa Kampus Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen menjadi contoh kasus yang memerlukan penanganan serius dan tegas dari pihak kampus dan mahasiswa untuk menjaga integritas gerakan mahasiswa.
