Hesti.id – 06 Juli 2026 | Fitur username WhatsApp yang baru diperkenalkan oleh Meta kini menjadi sorotan di India, negara dengan jumlah pengguna WhatsApp terbanyak di dunia. India menolak fitur ini dengan alasan bahwa pemerintah khawatir akan meningkatnya kejahatan siber yang bisa terjadi seiring dengan peluncuran fitur tersebut. Dalam surat resmi yang dikirimkan oleh Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India (MeitY) pada 1 Juli 2026, pemerintah meminta WhatsApp untuk menghentikan sementara peluncuran fitur username di wilayahnya.
Pemerintah India meminta WhatsApp untuk memberikan penjelasan detail tentang mekanisme keamanan yang diterapkan pada fitur ini sebelum diizinkan untuk diluncurkan. WhatsApp juga diminta untuk memberikan tanggapan resmi dalam waktu tiga hari, sementara fitur tersebut tidak boleh diaktifkan untuk pengguna di India.
India menilai bahwa fitur username berpotensi membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber. Selama ini, pengguna WhatsApp harus mengetahui nomor telepon untuk dapat berkomunikasi. Nomor telepon dianggap lebih aman karena dapat dilacak jika terjadi tindak kejahatan. Namun, dengan adanya username, pengguna hanya perlu mengetahui nama pengguna tanpa harus melihat nomor telepon asli, yang dapat mengurangi jejak identitas dan memudahkan pelaku melakukan penipuan.
Baca juga:
Berbagai modus penipuan yang dikhawatirkan pemerintah India meliputi:
- Phishing
- Penipuan yang mengatasnamakan aparat (digital arrest scam)
- Penipuan berkedok identitas palsu (impersonation)
- Berbagai bentuk kejahatan siber lainnya
Selama ini, identitas nomor telepon lebih mudah ditelusuri, sehingga pemerintah merasa penambahan username dapat meningkatkan risiko kejahatan. India, yang merupakan pasar terbesar WhatsApp dengan lebih dari 500 juta pengguna, menjadi sangat penting bagi Meta. Hal ini diperkuat dengan penunjukan Kunal Shah, pendiri startup fintech CRED, sebagai salah satu pimpinan global WhatsApp.
Pemerintah India juga memiliki catatan dalam menekan platform komunikasi lainnya, seperti Telegram, yang sebelumnya diblokir karena dianggap memberikan tingkat anonimitas yang terlalu tinggi. Langkah ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menghadapi masalah kejahatan siber yang berkembang pesat di era digital.
WhatsApp, menanggapi permintaan pemerintah, mengklaim bahwa fitur username belum sepenuhnya dirilis dan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. WhatsApp menyatakan bahwa pengguna tetap harus mendaftar menggunakan nomor telepon dan username hanya akan berfungsi sebagai identitas alternatif saat menerima pesan. Mereka menekankan tidak ada direktori publik yang memungkinkan orang untuk mencari username pengguna lain, sehingga pengirim tetap harus mengetahui username dengan tepat sebelum dapat menghubungi seseorang.
Selain itu, WhatsApp telah menyiapkan beberapa sistem keamanan untuk meminimalkan penyalahgunaan fitur username. Langkah-langkah keamanan ini meliputi:
- Pembatasan jumlah pengguna baru yang dapat dihubungi dalam periode tertentu
- Sistem pendeteksi upaya menebak username secara berulang
- Mekanisme pemblokiran akun yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan
Meskipun fitur username akan diluncurkan secara bertahap di negara lain, India akan menunggu keputusan dari pemerintah sebelum melanjutkan peluncuran. Keputusan ini tidak hanya akan berpengaruh pada pengguna di India, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi negara lain yang memiliki kekhawatiran serupa terkait keamanan dan privasi pengguna.
