Hesti.id – 03 Juli 2026 | TikTok buka suara soal kabar PHK massal karyawan Tokopedia yang tengah hangat diperbincangkan. Kabar ini berawal dari unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa sekitar 90 persen karyawan Tokopedia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). TikTok, sebagai induk perusahaan Tokopedia, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai bagian dari penyelarasan organisasi riset dan pengembangan (R&D) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
Dalam penjelasannya, juru bicara TikTok menyatakan, “Kami tengah menyelaraskan organisasi riset dan pengembangan (R&D) pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis kami, komunitas kreator, dan penjual di platform kami.” Hal ini menunjukkan bahwa TikTok berusaha untuk mengoptimalkan operasional di Tokopedia demi menciptakan ekosistem yang lebih baik.
Keputusan ini tentunya bukanlah hal yang mudah. TikTok mengakui bahwa mereka fokus untuk memberikan dukungan kepada seluruh karyawan yang terdampak selama masa transisi ini. “Ini bukan keputusan yang mudah, dan kami fokus untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan kami yang terdampak selama masa transisi ini,” tambahnya.
Baca juga:
Saat ini TikTok sedang dalam proses restrukturisasi yang mempengaruhi beberapa divisi, termasuk divisi Tech, R&D, Trust and Safety, dan Finance. Meski kabar mengenai PHK ini cukup mengejutkan, TikTok menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk terus berinvestasi di Tokopedia. “Kami akan terus berinvestasi untuk menjadikan Tokopedia sebagai platform yang lebih baik bagi pengguna dan penjual kami, serta terus memberdayakan pelaku usaha lokal dalam membangun ekosistem e-commerce yang berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, isu ini juga memicu perhatian dari pihak legislatif. Komisi VII DPR Republik Indonesia berencana memanggil TikTok untuk mengklarifikasi isu penahanan saldo dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dituduh mengalami kerugian akibat penjualan palsu. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan TikTok Shop.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menyatakan bahwa pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan dari TikTok mengenai masalah yang dihadapi oleh UMKM. “Lebih baik kita hadirkan TikTok-nya, kita dengar langsung, ya kan, dari TikTok jawaban mereka itu apa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada,” ujarnya.
Seiring dengan penyelidikan ini, pelaku UMKM juga diminta untuk menyiapkan data terkait dampak yang mereka alami akibat masalah saldo yang ditahan, yang dilaporkan mencapai triliunan rupiah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara TikTok dan para pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, meskipun TikTok buka suara soal kabar PHK massal karyawan Tokopedia, tantangan lain juga mengemuka terkait hubungan mereka dengan pelaku usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah usaha untuk menyelaraskan organisasi demi pertumbuhan, penting untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan memberikan dukungan kepada semua pihak yang terlibat.
