Hesti.id – 03 Juli 2026 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang ada, tetapi lebih pada sejauh mana layanan publik dapat diakses dengan mudah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Mohammad Averrouce, dalam acara Pembinaan Pemerintah Digital untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra pada tanggal 29 Juni 2026.
“Transformasi digital harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah, yang pada akhirnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ungkap Averrouce dalam rilis yang diterima Humas MenPANRB.
Averrouce menjelaskan bahwa evaluasi kinerja pemerintah digital di masa depan akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup dari hulu hingga hilir. Penilaian ini tidak hanya akan fokus pada tata kelola internal pemerintah, tetapi juga akan mengevaluasi kualitas layanan, dampak yang dihasilkan, serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.
Baca juga:
Dalam kegiatan tersebut, KemenPANRB berkomitmen untuk memperkuat beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, antara lain:
- Penguatan arah kebijakan dan tata kelola pemerintah digital.
- Penyusunan dan implementasi arsitektur pemerintah digital.
- Peningkatan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang digital dan budaya digital.
- Pengembangan layanan digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric).
- Pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital secara berkelanjutan.
Averrouce juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam pelaksanaan transformasi digital. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, kolaboratif, dan terpercaya. Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat menyelaraskan implementasi pemerintah digital di daerah dengan kebijakan nasional serta memperkuat penerapan arsitektur digital pemerintah.
Di sisi lain, Gubernur Sumatra Utara, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Suib, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa transformasi digital merupakan fondasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Suib juga menekankan agar semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami kebijakan dan arsitektur pemerintah digital, serta evaluasi kepuasan pengguna layanan digital.
Fokus utama dari semua upaya ini adalah untuk memastikan bahwa keberhasilan transformasi digital diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan publik yang lebih cepat, sederhana, berkualitas, dan terpercaya, bukan hanya sekadar melihat banyaknya aplikasi yang tersedia. KemenPANRB juga mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas komitmennya dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital pemerintahan di Indonesia.
