Kompor Listrik 2027: Kebijakan yang Salah Diagnosis, Apakah Ini Solusi Tepat?

Hesti.id – 17 Juni 2026 | Pemerintah telah mengusulkan anggaran Rp815,6 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik nasional, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada LPG impor. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah kompor listrik benar-benar solusi bagi persoalan energi Indonesia atau hanya sekedar pengadaan baru?

Kompor Listrik 2027 Kebijakan yang Salah Diagnosis ini perlu di evaluasi secara serius, karena argumen yang digunakan pemerintah terdengar sederhana dan menarik, tetapi dalam perspektif ekonomi kebijakan publik, solusi yang baik tidak hanya harus menjawab masalah, tetapi juga harus tepat dalam mendiagnosis akar persoalan.

Pemerintah seolah menganggap persoalan utama energi rumah tangga Indonesia adalah penggunaan LPG, padahal persoalan sesungguhnya adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor energi akibat lemahnya produksi energi domestik dan buruknya tata kelola ketahanan energi nasional.

Mengganti kompor gas dengan kompor listrik tidak otomatis menyelesaikan persoalan tersebut, karena kompor listrik hanya mengatasi gejala, bukan akar masalah.

Program ini juga berpotensi menciptakan beban fiskal baru yang tidak kecil, karena narasi resmi pemerintah menyebut kompor listrik akan mengurangi subsidi LPG, namun pertanyaannya, apakah subsidi benar-benar berkurang atau hanya berpindah bentuk?

Dalam teori ekonomi publik, perpindahan instrumen subsidi tidak identik dengan efisiensi fiskal, karena jika masyarakat harus diberikan kompor gratis, peningkatan kapasitas listrik gratis, insentif tarif listrik, serta pembangunan infrastruktur tambahan, maka negara tetap menanggung biaya yang besar.

Program kompor listrik 2027 Kebijakan yang Salah Diagnosis ini juga mengandung persoalan ketidakadilan kebijakan, karena jika tujuan utama adalah mengurangi impor LPG, maka sasaran paling logis justru kelompok menengah dan kelompok atas yang memiliki kapasitas listrik memadai dan konsumsi energi lebih besar.

Namun yang terjadi selama ini, wacana kompor listrik justru diarahkan kepada kelompok pengguna LPG subsidi, sehingga kelompok masyarakat yang paling rentan malah menjadi objek eksperimen kebijakan transisi energi.

Oleh karena itu, program kompor listrik 2027 Kebijakan yang Salah Diagnosis ini perlu di evaluasi secara serius, karena kebijakan ini lebih menyerupai upaya mencari jalan pintas terhadap masalah impor LPG tanpa menyelesaikan akar persoalan ketahanan energi Indonesia.

Fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada peningkatan produksi energi domestik, percepatan jaringan gas rumah tangga, pengembangan gasifikasi batubara yang ekonomis, reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan efisiensi rantai pasok LPG nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan energi tidak diukur dari berapa banyak kompor yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar ketahanan energi nasional benar-benar meningkat.

Kompor Listrik 2027 Kebijakan yang Salah Diagnosis ini memang perlu di evaluasi secara serius, karena kebijakan ini harus menyentuh akar persoalan, bukan hanya memindahkan beban subsidi dari tabung gas ke meteran listrik.