Hesti.id – 07 Juli 2026 | Menhut Raja Juli baru lapor gratifikasi Suhardiman Amby setelah KPK lakukan OTT yang menjerat Bupati Kuantan Singingi. Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah Raja Juli Antoni melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop berisi uang yang ditinggalkan oleh Suhardiman Amby. Laporan ini disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 3 Juli 2026, hanya tiga hari setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing.
Raja Juli menolak amplop tersebut dan mengembalikannya kepada Bupati Kuansing. Namun, langkah Raja Juli ini menuai berbagai tanggapan. Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengungkapkan bahwa idealnya seorang pejabat negara seharusnya langsung menolak pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi. Menurut Saut, semakin lama waktu yang diambil untuk melaporkan gratifikasi setelah penerimaan, semakin besar keraguan yang muncul.
“Di banyak negara, kalau memang pemberian seperti itu terjadi, ya langsung ditolak,” ujar Saut dalam sebuah wawancara. Ia menekankan pentingnya sikap tegas dalam menolak gratifikasi untuk menjaga integritas pejabat publik.
Baca juga:
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, juga mengonfirmasi bahwa laporan penolakan gratifikasi oleh Menhut Raja Juli diterima pada Jumat siang setelah konferensi pers yang diadakan di Kementerian Kehutanan. KPK saat ini sedang melakukan verifikasi dan analisis terhadap laporan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.
Kasus ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK pada 29 Juni 2026, yang menangkap Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, terkait dugaan suap dan gratifikasi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Juli 2026 karena diduga terlibat dalam jual beli jabatan dan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Menhut Raja Juli juga menegaskan komitmennya untuk membantu KPK dalam proses penegakan hukum. Ia menyatakan kesiapan Kementerian Kehutanan untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam penyidikan ini. “Kami bantu KPK, karena ini bagian dari proses berbenah di Kemenhut, kalau benar ada masalah tersebut,” kata Raja Juli.
Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang bersih dari praktik korupsi.
Dalam konteks ini, langkah Menhut Raja Juli baru lapor gratifikasi Suhardiman Amby setelah KPK lakukan OTT bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi, meskipun tetap menimbulkan pertanyaan mengenai waktu dan cara pelaporan yang dilakukan. Apakah laporan ini dapat ditindaklanjuti oleh KPK, dan apakah ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil terhadap Suhardiman Amby, menjadi fokus perhatian publik ke depan.
