Hesti.id – 26 Juni 2026 | Uni Eropa (UE) baru-baru ini mengumumkan bahwa Europol ditetapkan sebagai pusat teknologi dan cloud kedaulatan bersama berdasarkan rencana UE yang ambisius. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di seluruh Eropa, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.
Komisi Eropa telah mengusulkan serangkaian langkah strategis untuk memperkuat peran Europol dan Eurojust dalam memerangi kejahatan yang kian canggih dan bersifat internasional. Dalam paket reformasi yang diusulkan, terdapat dua peraturan utama yang berfokus pada penguatan mandat Europol dan Eurojust, serta revisi Perintah Investigasi Eropa yang akan memudahkan pengumpulan bukti lintas batas.
Teknologi menjadi jantung dari proposal ini. Europol akan membangun infrastruktur cloud yang aman dan berdaulat, serta ruang data bersama yang memungkinkan penyelidik dari berbagai negara anggota untuk berkolaborasi secara real-time dalam menangani kasus-kasus kejahatan. Dengan sistem ini, diharapkan pertukaran informasi akan menjadi lebih cepat dan efisien, menggantikan metode manual yang selama ini digunakan.
Selain itu, Europol juga akan mendirikan pusat inovasi teknologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kemampuan penegakan hukum di Eropa. Pusat ini akan membantu negara-negara anggota dalam mengumpulkan investasi untuk penelitian dan pengembangan, serta mendistribusikan alat-alat baru kepada otoritas nasional melalui ruang data bersama.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional, Kantor Dukungan Europol yang dikelola oleh mantan perwira Europol akan ditempatkan di negara-negara anggota. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap kemampuan forensik dan analisis data yang dimiliki oleh Europol.
Eurojust juga mendapatkan perhatian dalam reformasi ini, dengan sistem informasi baru yang akan memperkuat hubungan antara lembaga penegakan hukum dan peradilan. Mandat Eurojust diperluas untuk mencakup bidang kejahatan baru, termasuk kejahatan dunia maya, pelanggaran tindakan pembatasan UE, dan kekerasan berbasis gender. Dengan kewenangan yang lebih besar, Eurojust diharapkan dapat lebih efektif dalam mengoordinasikan inisiatif lintas batas.
Komisi Eropa juga berencana untuk memperbarui Perintah Investigasi Eropa, yang merupakan mekanisme standar untuk pengumpulan bukti dalam kasus pidana. Pembaruan ini bertujuan untuk memperjelas prosedur dan menghilangkan hambatan yang selama ini menghambat operasional.
“Penjahat semakin mahir dalam memanfaatkan peluang di dunia digital, beroperasi lintas batas tanpa batasan,” kata Henna Virkkunen, Wakil Presiden Eksekutif untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan dan Demokrasi. Dia menegaskan bahwa dengan usulan ini, Eropa akan mampu merespons lebih cepat terhadap aktivitas kriminal online.
Michael McGrath, Komisaris Demokrasi, Keadilan, Supremasi Hukum, dan Perlindungan Konsumen, menambahkan bahwa kejahatan terorganisir yang serius kini semakin canggih dan transnasional. Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas Eurojust dalam mendukung otoritas peradilan nasional serta meningkatkan kerja sama dengan mitra di seluruh Eropa.
Proposal ini sekarang akan diajukan ke Parlemen Eropa dan negara-negara anggota untuk proses negosiasi lebih lanjut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Europol ditetapkan sebagai pusat teknologi dan cloud kedaulatan bersama berdasarkan rencana UE akan membawa dampak positif dalam upaya memerangi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.